Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan besarnya potensi pengelolaan hutan di wilayahnya untuk menarik arus investasi rendah karbon.
Hal tersebut ditegaskan saat ia bertindak sebagai pembicara kunci dalam agenda webinar nasional terkait ekonomi hijau yang diselenggarakan secara daring dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Pemprov Kalbar dan DKN Siapkan Webinar Nasional Bahas Ekonomi Hijau dan Capaian FOLU Net Sink 2030
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melihat target nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 bukan semata-mata sebagai kewajiban ekologis dari pemerintah pusat, melainkan sebuah peluang strategis daerah.
Pencapaian target serapan karbon sektor kehutanan ini dinilai mampu memperkuat tata kelola lahan secara masif, mendatangkan investasi rendah karbon, serta meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tersebut, Ria Norsan merinci data geografis provinsinya. Kalimantan Barat saat ini dianugerahi bentangan kawasan hutan tropis yang sangat luas, mencapai 8,4 juta hektare.
Angka tersebut mencakup sekitar 57 persen dari total keseluruhan wilayah daratan provinsi. Selain itu, realitas demografis menunjukkan bahwa 59 persen desa di Kalimantan Barat berlokasi langsung di dalam maupun berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan daerah dan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas iklim global sangat bergantung pada jaminan kelestarian hutan di Kalimantan Barat.
