Pemprov Kalbar dan DKN Siapkan Webinar Nasional Bahas Ekonomi Hijau dan Capaian FOLU Net Sink 2030

Pemprov Kalbar dan DKN gelar audiensi persiapan webinar nasional guna membahas ekonomi hijau berkelanjutan dan capaian target FOLU Net Sink 2030.
Pemprov Kalbar dan DKN gelar audiensi persiapan webinar nasional guna membahas ekonomi hijau berkelanjutan dan capaian target FOLU Net Sink 2030. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bersama Dewan Kehutanan Nasional (DKN) segera menggelar webinar nasional strategis yang berfokus pada pembahasan ekonomi hijau berkelanjutan.

Rencana pelaksanaan agenda tersebut dibahas secara langsung dalam pertemuan audiensi antara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan Ketua Umum DKN, Bambang Hendroyono, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Dukung Penuh Asta Cita, Pemprov Kalbar Paparkan Capaian Pembangunan di LKPJ 2025

Pertemuan tingkat tinggi ini secara khusus membahas persiapan teknis dan substansi webinar bertema “Kebijakan Kepemimpinan Melalui Kolaborasi Multi Pihak Terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan Dalam Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030”.

Kegiatan berskala nasional ini direncanakan akan mengangkat ragam studi kasus tata kelola kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Ketua Umum DKN, Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan webinar tersebut merupakan bentuk respons aktif dan dukungan nyata atas komitmen negara Republik Indonesia dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta penggunaan lahan.

Dalam konteks ini, wilayah Kalimantan Barat dinilai memiliki posisi dan peran yang sangat krusial sebagai salah satu provinsi dengan tutupan kawasan hutan tropis terluas di Indonesia.

“Webinar ini akan membahas penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan target FOLU Net Sink 2030 serta mengangkat berbagai studi kasus pengelolaan lahan berkelanjutan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Bambang menambahkan, kegiatan diskusi publik ini juga diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi multipihak yang komprehensif.

DKN merangkul keterlibatan aktif dari jajaran pemerintah pusat maupun daerah, sektor swasta, kelompok akademisi, praktisi lapangan, hingga elemen masyarakat adat guna merumuskan formulasi kebijakan kepemimpinan yang adaptif dan berbasis pada realitas sosial-ekologis.