Baca Juga: Setahun Danantara Indonesia, Prabowo Minta Pengelolaan Aset Berdampak Nyata bagi Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga memberikan sorotan khusus terhadap dinamika inflasi yang diproyeksikan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode kuartal pertama pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai wajar dan utamanya disebabkan oleh tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari pemerintah. Pada tahun sebelumnya, kebijakan subsidi tersebut terbukti efektif menekan angka inflasi sepanjang bulan Januari hingga Februari 2025.
Tanpa adanya potongan tarif tersebut, pengeluaran dasar masyarakat untuk membayar beban listrik kini kembali ke level normal, sehingga secara statistik angka inflasi akan tercatat lebih tinggi.
“Tahun kemarin kan sampai bulan Februari itu ada diskon tarif listrik. Jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi. Tahun ini karena enggak ada (diskon tarif listrik), berarti angkanya akan lebih tinggi,” ucap dia memberikan penjelasan.
Kendati tekanan inflasi diperkirakan mengalami peningkatan, pemerintah tetap yakin bahwa daya beli masyarakat yang ditopang oleh peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Lebaran akan mampu menjaga momentum pertumbuhan. Sebagai informasi, pemerintah telah mematok target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pencapaian target ini secara aktif didorong melalui percepatan realisasi belanja negara, penyaluran stimulus fiskal, dan perlindungan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, pemerintah telah mengeksekusi peluncuran paket stimulus ekonomi sejak awal kuartal I-2026. Salah satu kebijakan andalannya adalah pemberian insentif transportasi khusus untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran. Insentif ini mencakup pemberian diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, pembebasan biaya jasa penyeberangan sebesar 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat komersial di kisaran 17 hingga 18 persen.
Total estimasi alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara untuk insentif sektor transportasi ini mencapai angka Rp911,16 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun instrumen non-APBN.
Selain intervensi di sektor transportasi umum, pemerintah pusat juga telah merealisasikan penyaluran program bantuan pangan dengan total nilai mencapai Rp12 triliun. Bantuan sosial ini diberikan langsung kepada kelompok keluarga penerima manfaat berupa alokasi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan untuk alokasi dua bulan (Februari-Maret 2026) ini didistribusikan secara serentak kepada 35,04 juta keluarga prasejahtera di seluruh tanah air guna meredam gejolak harga bahan pokok di pasaran.
(*Red)
