“Program seperti TMMD idealnya dirancang melalui perencanaan yang matang sejak awal, termasuk dalam aspek pembiayaan dan koordinasi antar lembaga. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan dapat lebih stabil dan minim kendala administratif,” jelasnya.
Baca Juga: Tentara Indonesia ke Gaza Tuai Protes Pro-Israel, Menlu Tegaskan Misi Kemanusiaan
Hasil penelitian tersebut mendorong pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Langkah ini akan memperkuat transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik di daerah.
Walaupun memiliki beberapa catatan, TMMD tetap memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat pedesaan.
Program ini memperkuat kedekatan aparat TNI dan masyarakat desa serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Catatan ini bukan kritik terhadap programnya, melainkan masukan konstruktif agar koordinasi kelembagaan, perencanaan anggaran, dan partisipasi pemangku kepentingan dapat diperkuat pada pelaksanaan TMMD di masa mendatang,” tutupnya.
(*Sr)
