Di sektor pendidikan, kendala sarana prasarana serta kekurangan tenaga pengajar masih menjadi hambatan utama. Sementara di sektor kesehatan, akses layanan di wilayah terpencil dinilai belum memadai bagi masyarakat luas.
“Evaluasi ini bukan bentuk penolakan, tetapi wujud kepedulian. Kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Syariful.
Selain pendidikan dan kesehatan, angka pengangguran yang masih tinggi juga dianggap berpengaruh langsung terhadap rendahnya standar hidup layak.
FKBK menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial guna memastikan kebijakan pemerintah daerah berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.
Baca Juga: Pimpin Apel HUT ke-69 Pemprov Kalbar, Bahasan Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan
(Mira)
