Data menunjukkan angka lulusan SMA di Kalimantan Barat baru menyentuh kisaran 25 persen, di mana sebagian besar masyarakat lebih memilih langsung memasuki dunia kerja.
Menanggapi hal ini, pemerintah provinsi menyiapkan strategi melalui jalur pendidikan kesetaraan.
“Ke depan, kami akan memperbanyak program Paket C di pedesaan. Guru-gurunya juga akan kita dorong mendatangi perusahaan-perusahaan agar karyawan yang belum lulus SMA bisa menyelesaikan pendidikannya,” kata Norsan.
Norsan menekankan bahwa upaya mendongkrak IPM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pihaknya menuntut sinergi dari pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat yang paling bawah.
“Kunci peningkatan IPM ada di desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi semua pihak agar kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya.
Selain intervensi di bidang pendidikan, akurasi administrasi kependudukan juga menjadi sorotan Gubernur.
Norsan meminta kesadaran masyarakat untuk secara aktif memperbarui status pendidikan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar data yang ditarik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau ada yang sudah lulus sarjana, segera ubah datanya. Karena BPS mengambil data dari Dukcapil. Data yang akurat akan berpengaruh pada perhitungan IPM,” tukasnya.
Baca Juga: Tekan Inflasi Jelang Ramadan, Pemprov Kalbar Gelar Pasar Murah di Sintang
(Nara)
