Baca Juga: 11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos Sebut 40 Ribu Orang Sudah Ajukan Reaktivasi
Namun, ia mengingatkan bahwa akomodasi kepesertaan PBI dari daerah akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan APBD.
“Kita akan berusaha akomodir sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ucap Fransiskus.
Sementara itu, Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, Joni Cahyadi, memaparkan rincian data kepesertaan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru, terdapat 78.568 peserta PBI BPJS yang bersumber dari APBN dan 37.139 peserta PBI BPJS yang ditanggung oleh Pemda.
“Untuk PBI BPJS Kesehatan APBN dari Januari 2026 yang sudah dinonaktifkan sebanyak 6.812. Sementara PBI BPJS Kesehatan Pemkab yang dinonaktifkan ada sekitar 20 ribuan,” ungkap Joni.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini juga telah menjadi pembahasan serius di tingkat DPRD Kapuas Hulu.
Joni mengakui pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mendapati kartu BPJS mereka mendadak tidak aktif saat hendak digunakan. Ia menekankan bahwa sistem pembersihan data ini memang tidak melihat riwayat medis atau kondisi kesehatan peserta saat ini.
“Penonaktifan kepesertaan tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan peserta. Namun, masyarakat yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan,” pungkas Joni.
Diharapkan dengan validasi data yang lebih ketat, anggaran kesehatan daerah dapat terserap lebih efektif bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan dari pemerintah.
(*Red)
