Faktakalbar.id, OPINI – Tulisan ini terinspirasi dari channel DW Dokumenter yang mengulas negara Liberland, sebuah wilayah yang tidak diakui secara internasional namun memiliki seorang presiden.
Bagi yang merasa risau atau frustrasi dengan kondisi negara, mungkin ada baiknya mengenal negara yang menjanjikan kebebasan tersebut.
Baca Juga: Semakin Ramai Bicarakan Koptagul
Mari nikmati liburan hari Minggu dengan narasi ini dan tentu saja Koptagul.
Bosan dengan sistem pemerintahan atau merasa pajak seperti mantan yang tak mau move on? Sering kali regulasi datang silih berganti terasa seperti notifikasi pinjaman online.
Tenang, ada sebuah “tanah harapan” bernama Liberland. Negara ini tidak diakui namun memiliki presiden, sebuah kenyataan yang mungkin terdengar seperti sinetron.
Berlokasi di tepi Sungai Donau, di antara Kroasia dan Serbia, berdiri sebidang lahan rawa seluas 7 km². Wilayah ini diklaim sebagai negara sejak 2015 oleh seorang politikus libertarian asal Ceko, Vit Jedlička.
Pada April 2025 kemarin, mereka baru saja merayakan ulang tahun yang ke-10. Jalan menuju lokasi bahkan sudah ditandai di Google Maps dengan nama “Jalan Liberty”.
Liberland menjanjikan surga libertarian dengan birokrasi minimal dan pajak sukarela. Sistem administrasinya berbasis digital menggunakan blockchain dan kewarganegaraan bisa didapat secara online.
Baca Juga: Gila Rakyat Jateng, Gubernurnya Dilawan dengan Menyepikan Kantor Samsat
Syaratnya cukup sederhana, yaitu jangan menjadi komunis. Demokrasi versi mereka menggunakan sistem merit, di mana siapa yang paling berkontribusi, dialah yang paling bersuara.
Merit menjadi mata uang politik di sana. Semakin banyak merit berupa uang, waktu, dan tenaga yang diberikan, maka semakin besar hak suara yang dimiliki.
Presiden Liberland berkeliling dunia mencari investor, mulai dari Dubai sampai Berlin. Di Dubai, mereka bahkan memiliki kantor perwakilan sejak 2024 di zona bebas DMCC.
Tiket perayaan ulang tahun ke-10 mereka dibanderol seharga 999 euro atau sekitar Rp19 juta. Sementara itu, harga paspor mencapai 10.000 dolar AS per individu dan 20.000 dolar AS per keluarga.
Paspor ini bersifat simbolis dan belum diakui secara internasional. Namun, simbol tersebut sering kali dianggap lebih kuat daripada kenyataan dalam brosur promosi mereka.
Pendukungnya bukan orang sembarangan, termasuk miliarder kripto Justin Sun yang menjabat sebagai perdana menteri. Selain itu, mantan anggota Kongres AS, Ron Paul, juga pernah hadir secara daring dalam acara mereka.
Total pendaftar kewarganegaraan diklaim telah mencapai hampir 800 ribu orang. Mereka bahkan mengklaim gelombang imigrasi ini lebih tinggi daripada Amerika Serikat.
Namun, realitasnya tetaplah sebuah rawa karena Kroasia tidak mengakui Liberland dan melarang akses masuk. Presidennya bahkan terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di wilayah klaim tersebut.
Akibatnya, perayaan sering dilakukan dari perahu atau “desa diaspora” Ark-Village di Serbia. Markas pemerintahan terapung mereka bahkan dilaporkan pernah terbakar.
Baca Juga: Air Mata Laut yang Tak Pernah Kering
Secara hukum internasional, sebuah negara butuh wilayah, pemerintahan, penduduk tetap, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Liberland memiliki wilayah klaim dan presiden, namun masih mencari penduduk tetap.
Siapa pun yang tinggal lebih dari 10 hari bisa mendapatkan kewarganegaraan. Ada peserta yang datang membawa LifeStraw dan pisau lipat demi mendapatkan paspor yang belum bisa dipakai masuk Eropa.
Para kritikus mengingatkan bahwa meritokrasi finansial berisiko menjadikan negara sebagai klub eksklusif. Hal ini dipandang sebagai bagian dari tren “crack-up capitalism” atau memecah dunia menjadi zona bebas pajak.
Ilmuwan komputer mengingatkan bahwa menghapus birokrasi tanpa memahami fungsinya bisa berujung pada ketimpangan. Liberland pun dipandang sebagai cermin frustrasi global terhadap biaya hidup dan politik.
Liberland adalah sebuah eksperimen di mana negara dipromosikan layaknya perusahaan rintisan di konferensi kripto. Kebebasan di sana dikemas dalam paket keanggotaan premium seharga puluhan ribu dolar.
Ternyata ada orang-orang yang serius membangun “Singapura-nya Eropa” di atas rawa seluas 7 km². Konsep negara ternyata tidak pernah benar-benar selesai dan bisa didirikan di atas tanah sengketa dengan modal blockchain.
Jika ingin hidup bebas tanpa pajak wajib, Liberland mungkin terdengar menggoda. Namun, sebelum berkemah di rawa, ada baiknya bertanya apakah kebebasan tanpa pengakuan itu benar-benar merdeka.
“Bang, kita juga bebas kok, terutama bebas mau ngopi.”
“Untuk ngopi memang bebas, wak. Tapi, soal pajak, telat sehari ente didenda. Udah gitu, dikibuli berkali-kali tetap bahagia. Kurang apa lagi di negara kita ni, wak.”
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
