OPINI – Kita lanjutkan perlawanan sunyi rakyat Jawa Tengah pada gubernurnya. Mereka tidak demo, tapi cukup menyepikan kantor samsat alias menunda bayar pajak. Gile bener, berani ya..Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Jawa Tengah, negeri lumpia! Siapa bilang perlawanan harus berisik? Di tanah yang melahirkan tahu gimbal dan soto bangkong, revolusi justru dimasak pelan-pelan, pakai api kecil, tapi bikin dapur birokrasi gosong. Caranya? Sederhana. Jangan datang ke Samsat. Biarkan kursi tunggu kosong seperti piring setelah diserbu penggemar bandeng presto.
Baca Juga: Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik
Lihatlah fenomena epik ini. Samsat Sukoharjo mendadak sepi setelah seruan “stop bayar pajak” viral. Biasanya jam 11 siang antrean sudah seperti ular naga panjangnya, kini lengang seperti warung gudeg koyor yang kehabisan santan. Samsat Semarang II di Banyumanik pun sunyi. Bahkan Samsat Hanoman ikut terasa dampaknya, warga datang, lihat nominal, kaget seperti digigit cabai rawit, lalu pulang tanpa bayar.
Kenapa? Karena angka-angka itu tidak lagi selembut wingko babat. Kenaikan terasa 48–66% akibat opsen. Motor naik ratusan ribu. Mobil yang tadinya Rp3 jutaan bisa jadi Rp6 jutaan. Eko bayar Rp4,37 juta dari sebelumnya Rp3 jutaan. Sinta naik Rp20–25 ribu jadi Rp209.500. Ini bukan sekadar naik, ini melompat seperti udang dalam tahu gimbal yang terlalu lama digoreng, meletup dan bikin kaget.
Lalu pemerintah bilang, “Tidak ada kenaikan PKB 2026 dibanding 2025, malah diskon 5%.” Diskon 5%! Tahun lalu diskon 13,94% PKB dan 24,70% BBNKB. Sekarang 5% disebut relaksasi. Ini seperti soto bangkong tanpa daging, lalu dikasih sejumput bawang goreng dan disebut “kado manis”. Rakyat disuruh tersenyum sambil menghitung ulang isi dompet.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan lonjakan itu dampak regulasi nasional, yakni Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Opsen 16,6% PKB dan 32% BBNKB sudah sejak 2025. Bukan keputusan sepihak, katanya. Pajak adalah sumber utama PAD, katanya lagi. Target PKB 2025 Rp4,15 triliun, realisasi Rp3,96 triliun. Triliunan rupiah berputar seperti adonan lumpia yang digulung rapi, tapi rakyat tetap bertanya, kenapa jalan masih berlubang seperti tahu gimbal yang kebanyakan kol?
Baca Juga: Membongkar Praktik Licik Bea Cukai Mengumpulkan Pundi Rupiah
Tahun 2025 Kejati selamatkan Rp56 miliar, ada OTT bupati, dana desa dikorup. Lalu kita diminta percaya bahwa semuanya aman? Tidak ada pernyataan eksplisit jaminan anti-korupsi atas PAD pajak kendaraan. Ada komitmen umum. Ada diskon 5% sampai akhir 2026. Ada ajakan jangan terprovokasi. Tapi jaminan tegas? Tidak setegas bandeng presto yang tulangnya saja bisa dimakan.
