Tekanan internasional terhadap para aktor di balik konflik ini mulai meningkat.
Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada enam tokoh kunci, termasuk komandan senior dan warga negara asing yang diduga merekrut tentara bayaran (mercenary) asal Kolombia untuk bertempur bagi RSF.
Selain itu, muncul desakan untuk menyelidiki dugaan pengalihan senjata dari negara-negara pendukung yang memperkeruh suasana perang.
Di tengah kekacauan ini, koalisi yang berafiliasi dengan RSF, Aliansi Pendiri Sudan, mengumumkan rencana pembentukan pemerintahan tandingan di bagian barat negara itu.
Namun, langkah tersebut langsung ditolak keras oleh Uni Afrika karena dinilai mengancam kedaulatan dan prospek persatuan Sudan di masa depan.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, memperingatkan bahwa pelanggaran berat oleh pasukan di bawah komando kedua belah pihak terus terjadi tanpa henti.
Situasi di el-Fasher menjadi bukti nyata bagaimana warga sipil menjadi tumbal dalam perebutan kekuasaan yang mengabaikan hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal.
Baca Juga: Selesaikan Misi PBB, KRI Sultan Iskandar Muda-367 Disambut Hangat Dubes RI di Jeddah
(Mira)
