“Kami aktif mengikuti forum-forum penguatan kapasitas seperti ini agar implementasinya di Kalimantan Barat berjalan efektif, seragam, dan berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret pasca-lokakarya, Kanwil Kemenkumham Kalbar segera menyusun strategi diseminasi atau penyebarluasan informasi yang terukur.
Baca Juga: Kemenkumham Kalbar Paparkan Tarif Royalti Musik
Rencana ini mencakup sosialisasi intensif serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kalimantan Barat.
“Peran Kanwil bukan hanya administratif, tetapi menjadi simpul pembinaan hukum di daerah. Kami siap menjadi garda terdepan dalam penyebarluasan informasi dan edukasi KUHP–KUHAP baru kepada seluruh pemangku kepentingan,” tegas Jonny.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, hadir secara langsung mewakili Kanwil Kalbar dalam kegiatan yang melibatkan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI) tersebut.
Forum ini menghadirkan pakar hukum pidana untuk membedah pembaruan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, hingga konsep pemidanaan modern.
(*Sr)
