Menurut Sujiwo, alasan utama kebijakan ini adalah jumlah gerai yang sudah melebihi kapasitas wilayah (overload). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berpihak pada keberlangsungan usaha milik warga setempat.
“Kenapa? Pertama udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Dan kita juga boleh dong memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal supaya hidup,” ujarnya.
Lebih jauh, Sujiwo melontarkan kritik tajam terhadap manajemen kedua ritel raksasa tersebut.
Ia menilai mereka bersikap masa bodoh terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerahnya, serta tidak transparan dalam penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan.
“Yang keduanya juga, ya mohon maaf, saya harus sampaikan. Indomaret sama Alfamart mereka tuh apatis. Gak peduli sama UMKM. Gak peduli. CSR-nya juga gak jelas. Apa segala macem,” kritik Sujiwo.
Atas dasar itulah, Sujiwo meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mengawal kebijakan moratorium ini demi melindungi pasar tradisional dan toko rakyat.
“Makanya saya memberanikan diri. Makanya mohon dukungan Pak Menteri. Mohon dukungan Pak Gubernur,” tandasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, merespons dengan sinyal dukungan yang tak kalah tegas. Ia bahkan mewacanakan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani dominasi pasar ritel modern yang merugikan ekonomi rakyat.
“Kita kalau perlu bikin Satgas Penertiban,” singkat Ferry Juliantono.
Baca Juga: Sujiwo Dukung Penuh Torasera Abdussalam, Sebut Sejalan dengan Visi Ekonomi Presiden
(Mira)
