“Akuntabilitas pengelolaan harus dijaga, terlebih nilai investasi SPAL diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Risiko sistem, kebijakan, dan kepercayaan publik harus diantisipasi,” tegas Rudy usai pertemuan pembahasan manajemen risiko, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Perumdam Tirta Khatulistiwa Umumkan Pengurasan IPA 3 Imam Bonjol, Wilayah Jl. Tanjungpura Terdampak
Bukan Hanya Air Bersih, Tapi Juga Limbah dan Sampah
Rudy menyoroti beban kerja Perumdam yang kian kompleks.
Selain menyediakan air bersih, Perumdam kini menjadi tumpuan Pemerintah Kota Pontianak dalam pengelolaan tagihan (billing) retribusi sampah dan ke depannya, pengelolaan air limbah terpadu.
Tanpa peta risiko yang jelas mulai dari aspek keuangan, SDM, hingga sosial, BPKP khawatir program strategis bernilai triliunan rupiah tersebut berpotensi gagal di tengah jalan.
Wali Kota Soroti Kebocoran Pipa yang Masih Tinggi
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengakui bahwa manajemen risiko sangat krusial untuk membedah masalah teknis di lapangan. Ia secara spesifik menyoroti tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water) PDAM yang masih tinggi, yakni di angka 30,6 persen.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar. Saya minta kebocoran jaringan bisa ditekan hingga di bawah 28 persen,” perintah Edi kepada jajaran direksi PDAM.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menyatakan kesiapannya untuk didampingi BPKP.
Ia menyadari kompleksitas rantai pasok air dari hulu Sungai Kapuas hingga ke pelanggan memiliki celah risiko yang harus ditutup sejak dini.
Baca Juga: Perumdam Tirta Khatulistiwa Jadwalkan Pengurasan IPA 9 Imam Bonjol, Cek Daftar Wilayah Terdampak
(Nala)
