Hashim Buka-bukaan Soal Mafia Tambang: Ada Ratusan Tambang Ilegal Punya “Orang Kuat”

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, saat berbicara mengenai penindakan tegas terhadap mafia tambang ilegal di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, saat berbicara mengenai penindakan tegas terhadap mafia tambang ilegal di Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dok. CNBC)

Faktakalbar.id, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap fakta mengejutkan terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Ia secara terbuka menyatakan bahwa terdapat Ratusan Tambang Ilegal yang beroperasi dengan perlindungan dari pihak-pihak tertentu atau orang kuat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Beking Tambang Ilegal

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, yang dikutip pada Rabu (4/2/2026).

Dalam forum tersebut, ia menyoroti berbagai pelanggaran hukum di sektor kehutanan dan pertambangan yang merugikan negara.

Pada awal penjelasannya, Hashim menyinggung temuan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan menunjukkan adanya pembukaan lahan hutan secara masif yang seharusnya tidak boleh dikomersialisasikan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hutan tersebut ditebang secara ilegal dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menyikapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah hukum yang konkret.

“Pemerintah sudah ambil keputusan untuk menindak, (kemudian) Jaksa Agung dan (melakukan) tindakan tegas. Sampai akhir Desember kemarin 4 juta hektar dikuasai negara,” terang Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa penebangan hutan secara ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial negara yang sangat besar.

Baca Juga: Buntut Dugaan Beking Tambang Ilegal hingga Sunat Anggaran, Kapolres Tuban AKBP William Tanasela Dicopot

Berdasarkan data yang ia terima, jutaan hektare lahan tersebut dikuasai oleh ratusan perusahaan yang tidak patuh pajak.