Jejak Tim Airlangga dalam Pemutusan Kontrak Sepihak di Dinas PUPR Kalbar

Ilustrasi petugas keamanan di Kalimantan Barat yang terdampak pemutusan kontrak sepihak Dinas PUPR.
ILUSTRASI. Petugas keamanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Praktik pengadaan jasa keamanan kini tengah menjadi sorotan menyusul isu intervensi dari "Tim Airlangga" dalam proses penunjukan vendor baru. (Dok. Dhn/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Penelusuran lanjutan Fakta Kalbar menemukan dugaan praktik tidak wajar dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah penyedia jasa keamanan dan cleaning service mengaku mengalami pemutusan kontrak secara sepihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar.

Kontrak tersebut diduga dialihkan kepada perusahaan yang dibawa oleh Tim Airlangga, sebuah kelompok yang kerap dikaitkan dengan Arief Rinaldi, putra Gubernur Kalimantan Barat.

Seorang narasumber berinisial (ERA) mengatakan, kontrak perusahaannya di Dinas PUPR Kalbar diputus sebelum masa berlakunya berakhir. Padahal, menurutnya, kontrak tersebut masih berjalan dan tidak terdapat pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pemutusan kerja sama.

“Kontrak kami satu tahun. Baru sekitar sepuluh bulan berjalan, pekerjaan sudah dialihkan ke vendor lain. Secara perdata, ini cacat kontrak dan masuk kategori wanprestasi,” ujar ERA kepada Fakta Kalbar, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga: ‘Gurita’ Dinasti Politik Keluarga Ria Norsan

ERA menyebut, setelah kontraknya diputus, pekerjaan yang sebelumnya ditangani perusahaannya dialihkan kepada sebuah perusahaan jasa keamanan asal Jakarta dengan kantor perwakilan di Kalimantan Selatan.

Pengalihan itu, kata dia, dilakukan tanpa penjelasan terbuka mengenai mekanisme maupun dasar hukumnya.

“Yang membuat kami mempertanyakan, kontrak lama belum berakhir, tapi sudah ada kontrak baru. Seharusnya, secara aturan, kontrak lama diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Menurut ERA, kasus yang dialaminya bukan peristiwa tunggal. Ia mengaku mengetahui ada beberapa penyedia jasa lain di dinas berbeda yang mengalami hal serupa.

“Ada yang baru dua atau tiga bulan berjalan, tapi sudah diputus dan digantikan vendor lain,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan penyedia jasa, ERA menyebut perusahaan jasa keamanan asal Jakarta tersebut memiliki keterkaitan dengan Tim Airlangga, kelompok yang namanya kerap muncul dalam pembicaraan internal terkait proyek-proyek pemerintah provinsi.

Baca Juga: Tim Airlangga dan Seni Mengetuk Pintu Dinas Tanpa Proposal Tebal

“Informasi yang kami dapat, perusahaan itu merupakan bawaan dari Tim Airlangga,” kata ERA. Ia menambahkan, Tim Airlangga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkar pucuk pimpinan kekuasaan di tingkat provinsi.

Dalam penelusuran Fakta Kalbar, nama Airlangga juga dikaitkan dengan nama jalan atau gang yang disebut sebagai lokasi kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Barat.

Tim yang menggunakan nama tersebut diketahui berkantor di kawasan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, dan kawasan Parit Haji Husin 2, Kota Pontianak.

ERA menuturkan, di internal dinas, khususnya pada bagian pengadaan, terdapat keraguan untuk menolak perubahan tersebut.