“Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menelusuri sejak awal, termasuk relasi antarpihak dan mekanisme penunjukan proyeknya,” ujarnya.
Bambang menambahkan, klarifikasi dari pejabat terkait menjadi penting agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di publik.
“Transparansi adalah kunci. Jika tidak ada pelanggaran, maka penjelasan terbuka justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Fakta Kalbar akan terus menelusuri kebenaran informasi ini, termasuk meneliti paket-paket proyek yang dimaksud, mekanisme penunjukannya, serta peran masing-masing pihak yang disebut dalam laporan ini.
(Dhn)
