Sementara itu, fakta yang benar-benar punya alamat justru diabaikan. Pada awal 2026, jumlah pengangguran Indonesia diperkirakan 7,4–7,5 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,8–4,9 persen.
Data ini relatif stabil dibanding Agustus 2025 yang mencatat 7,46 juta pengangguran dengan TPT 4,85 persen menurut BPS. World Economic Forum bahkan menempatkan pengangguran sebagai ancaman ekonomi terbesar Indonesia periode 2026–2028. Tapi tenang, ancaman ini tidak lapar, setidaknya tidak disebut begitu.
Bonus demografi belum optimal, pasar kerja formal melemah, fresh graduate berbaris rapi di gerbang industri yang makin sempit, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi, otomatisasi dan digitalisasi bekerja tanpa perlu nasi kotak.
Semua ini tercatat rapi oleh BPS, Trading Economics, dan lembaga internasional. Ironisnya, pengangguran inilah yang justru paling berpotensi melahirkan kelaparan versi sunyi. Makan sekali sehari, gizi seadanya, anak tumbuh pendek, otak tumbuh pelan, lalu negara heran kenapa SDM tertinggal.
Logika kebijakan pun makin artistik. Lapangan kerja dianggap bisa menunggu, seolah-olah pengangguran hidup dari udara dan motivasi. Negara memberi makan hari ini, tapi menunda pekerjaan yang mencegah kelaparan esok hari.
Baca Juga: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Antara Harapan Hijau dan Ujian Amanah
Ini seperti memadamkan api dengan kipas sambil berkata, yang penting sekarang adem.
Lebih menarik lagi, publik masih mengingat janji kampanye Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka menjanjikan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green jobs. Janji ini berbasis hilirisasi, transisi energi, UMKM, dan masa depan hijau.
Memasuki awal 2026, realisasinya masih bertahap, lima tahun, kata pemerintah. Ekonom skeptis, publik sinis, sebagian menyebutnya nol besar. Tapi tak apa. Janji bisa ditunda, MBG tidak.
Akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang pahit tapi mengenyangkan, negara memilih memberi ikan di negeri yang kolamnya kering, nelayannya menganggur, dan kailnya masih dalam kajian akademik.
Anak-anak diberi makan, orang dewasa diminta sabar. Data pengangguran lengkap diabaikan, narasi kelaparan tanpa alamat dijadikan senjata.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
