Kenapa suasana sudah terlanjur panas? Karena musim haji 2025 memang menyisakan jejak kontroversi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengakui ada kepala daerah yang ikut berhaji lewat status petugas.
Salah satu yang disebut adalah Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Dari situlah istilah “nebeng haji” menemukan bensin dan koreknya sekaligus. Publik melihat, jalur petugas bisa disusupi. Kepercayaan langsung minta klarifikasi.
“Bang, di Kalbar sepertinya ada loh kepala daerah yang nebeng jadi petugas haji tahun 2025 lalu.”
“Udah, pura-pura tak tahu aja, wak!” Ups.
Kita lanjutkan. Efek domino dari nebeng itu pun terjadi. Untuk musim haji 2026, pemerintah mengeluarkan jurus pagar kawat berduri. Kepala daerah dilarang menjadi petugas haji.
Seleksi diperketat. Integritas, disiplin, kapasitas layanan dijadikan filter. Jalur nebeng ditutup, minimal dipersempit sampai cuma bisa dilewati semut berkas lengkap.
Di sisi lain, jamaah regular tetap setia di jalur sabar kelas berat. Biaya sekitar Rp45–46 juta. Waktu tunggu bisa dua dekade lebih. Ketika ada isu petugas rasa jamaah, publik refleks sensitif. Logikanya sederhana, yang antre lama jangan dikalahkan yang punya akses drama.
Baca Juga:
Kalau disinkronkan rapi, Dahnil bicara fenomena nebeng haji. Kasus 2025 membuktikan memang ada penyusupan jalur petugas. Kebijakan 2026 memperketat pintu masuk.
Chiki termasuk calon petugas yang batal, tapi tidak ada pernyataan resmi bahwa ia dituduh nebeng oleh Dahnil.
Kesimpulannya, jangan setiap awan dikira naga. Kritik tetap perlu, tapi akurasi jangan ikut nebeng. Di republik yang hobi salah paham berjamaah, klarifikasi itu ibadah tambahan.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
