Terlebih, jika pejabat dinas merasa berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki relasi keluarga dengan penguasa daerah.
Tim Airlangga diketahui berkantor di kawasan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi titik koordinasi aktivitas tim dalam menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak.
Baca Juga: Ria Norsan Usulkan 3 Proyek Raksasa ke Kementerian PUPR: Jembatan Kapuas 3 hingga Tol Kijing
Aktivitas Tim inu pun memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan, terutama dalam proses pengadaan proyek pemerintah yang seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dan persaingan sehat.
Hingga berita ini diturunkan, Fakta Kalbar telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat terkait dugaan aktivitas Tim Erlangga, mekanisme penunjukan langsung proyek konsultan, serta informasi peran pegawai honorer dalam proses tersebut.
Namun, hingga Rabu, 28 Januari, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Redaksi juga sudah berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Berita ini akan diperbarui apabila terdapat keterangan resmi tambahan.
Fakta Kalbar akan terus menelusuri dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat, peran masing-masing, serta proyek-proyek apa saja yang diduga diperoleh Tim Airlangga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Ratusan Miliar Anggaran PUPR Kalbar Diduga Hanya untuk ‘Bersih Parit’
(DHN)
