Catut Nama Pejabat, “Tim Airlangga” Diduga Gerilya Minta Jatah Proyek di Pemprov Kalbar

Ilustrasi suasana di lingkungan kantor pemerintahan. Publik menyoroti dugaan intervensi pihak luar dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ilustrasi suasana di lingkungan kantor pemerintahan. Mencuat isu "Tim Airlangga" diduga minta jatah proyek pemerintah di Kalbar dengan catut nama pejabat. (Dok. Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Aktivitas kelompok yang dikenal dengan nama “Tim Airlangga” dalam mengakses proyek-proyek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan.

Tim ini disebut-sebut kerap mendatangi sejumlah dinas dan badan untuk menjajaki proyek fisik, jasa konsultan, jasa cleaning service dan jasa keamanan dengan mengandalkan kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

Baca Juga: Kasus Gubernur Kalbar Di Jalan Mempawah Senyap, GNPK Kalbar Soroti Kontras Penindakan KPK

Informasi tersebut disampaikan Gunadi, seorang narasumber yang mengaku mengetahui langsung pola kerja tim tersebut.

Kepada Fakta Kalbar, Gunadi menyebut Tim airlangga dipimpin oleh anak seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Tim itu keliling dinas. Mereka datang meminta proyek fisik, konsultan dan jasa kebersihan dan keamanan terutama penunjukan langsung konsultan. Kedekatan dengan kekuasaan menjadi modal utama,” ujar Gunadi, (23/1/2026)

Menurut Gunadi, Tim Airlangga tidak hanya menyasar satu instansi, tetapi aktif mendekati berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Salah satu yang paling sering disebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

Gunadi mengungkapkan, di Dinas PUPR, Tim Airlangga disebut memperoleh sejumlah proyek konsultan.

Baca Juga: Dugaan Keterlibatan Pimpinan, Kegiatan Pokir DPRD Riau di Dinas PUPR-PKPP Resmi Dihentikan

Dalam proses tersebut, terdapat seorang pegawai honorer berinisial ALB yang diduga berperan sebagai penghubung antara tim tersebut dengan pihak internal dinas.

“Untuk di PUPR, mereka berhubungan lewat seorang honorer, ALB. Dia yang jadi penghubung ke dalam,” kata Gunadi.

Selain itu, Gunadi menyebut nama Airlangga yang digunakan tim tersebut juga menjadi perhatian.

Menurut dia, nama tersebut disebut-sebut merupakan nama jalan tempat kediaman pejabat tinggi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dinilai memiliki makna simbolik yang memperkuat kesan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

“Nama Airlangga itu bukan nama sembarangan. Itu nama jalan atau gang tempat kediaman pejabat tinggi. Jadi ketika dibawa ke dinas, efek psikologisnya kuat,” ujar Gunadi.

Ia menilai, penggunaan simbol dan kedekatan semacam itu berpotensi menciptakan tekanan nonformal di lingkungan birokrasi.