Namun, beban biaya tambahan dari pajak tersebut memaksanya beralih ke metode digital.
“Saya mungkin harus mengurangi jumlahnya karena pajak ini. Saya perlu menyesuaikannya berdasarkan pendapatan saya karena hanya itu yang mampu saya bayar,” ungkap Enriquez seperti dikutip dari Business World.
Meski besaran pajak hanya US$1 untuk setiap US$100 yang dikirim, akumulasi biaya ini dinilai memberatkan pekerja migran, terutama di tengah tingginya harga barang di AS pasca-kebijakan tarif impor.
Potensi Guncangan Ekonomi Negara Penerima
Filipina, sebagai salah satu negara penerima remitansi terbesar di dunia, menghadapi risiko ekonomi akibat kebijakan ini. AS tercatat menyumbang 40% dari total arus masuk uang ke negara tersebut.
Kepala Ekonom Rizal Commercial Banking Corp, Michael L. Ricafort memproyeksikan bahwa pajak AS ini dapat memangkas daya beli rumah tangga di Filipina hingga senilai 8 miliar hingga 9 miliar Peso setiap tahunnya.
“Ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan remitansi dan ekonomi lokal,” jelas Ricafort.
Ekonom dari Oikonomia Advisory & Research, Reinielle Matt M. Erece, menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi frekuensi pengiriman uang, khususnya bagi pekerja yang mengirim dalam jumlah kecil.
Penurunan remitansi ini secara langsung akan berdampak pada kemampuan bayar utang dan tingkat konsumsi keluarga penerima di negara asal.
Fenomena ini mempercepat transisi digital yang sudah berjalan.
Layanan transfer uang online dan aplikasi perbankan kini menjadi pilihan utama kaum migran, bukan hanya karena kecepatan, tetapi semata-mata untuk menghindari potongan pajak yang diberlakukan Washington.
Baca Juga: Trump Naikkan Tarif 8 Negara Eropa Terkait Greenland
(Mira)
