Faktakalbar.id, PONTIANAK – Koordinator Wilayah Bela Negara Kalimantan dan Nusa Tenggara, Ismet Syah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bea dan Cukai Kalimantan Barat dalam menangani dugaan kasus ekspor ilegal rotan yang tidak sesuai dokumen.
Ismet menegaskan, pihaknya mendapat amanah dan atensi langsung dari Kementerian Keuangan untuk memantau aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional.
Pengawasan ini dikhususkan pada kawasan pelabuhan yang berkaitan langsung dengan ekspor-impor dan penerimaan pajak negara.
“Pelabuhan adalah pintu utama ekspor-impor yang berkaitan dengan pajak. Kewenangan pengawasan ada di Bea Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Karena ini sudah menjadi atensi, maka kami juga memantau kinerja Bea Cukai,” ujarnya di Pontianak, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Gagalkan Penyelundupan Rotan ke Tiongkok, Pangdam XII/Tpr Tegaskan Tak Ada Toleransi
Ia menyoroti kasus pengiriman barang ekspor yang dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tercantum sebagai komoditas kelapa, namun saat dilakukan pemeriksaan fisik justru ditemukan rotan.
Padahal, rotan merupakan hasil hutan ikutan yang pengirimannya diatur secara ketat dan termasuk komoditas yang dilindungi.
“Ini jelas bentuk kamuflase dokumen. Di PEB tertulis kelapa, tetapi isinya rotan. Rotan bernilai ekonomi tinggi dan prosedur pengirimannya tidak mudah. Ini juga bukan kejadian pertama, kasus serupa sudah pernah terjadi sebelumnya,” tegas Ismet.
Menurutnya, jika pemeriksaan dokumen dan fisik dilakukan secara benar dan profesional, maka pengiriman ilegal tersebut tidak mungkin lolos.
