Faktakalbar.id, PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjembatani kesenjangan antara aksi nyata masyarakat di tingkat tapak dengan pengakuan formal pemerintah.
Melalui workshop peningkatan kapasitas yang digelar di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (20/1), DLHK memfasilitasi masyarakat agar memahami teknis pendokumentasian aksi mitigasi dan adaptasi.
Baca Juga: Arsitektur Kelembagaan Nilai Ekonomi Karbon Daerah: Memisahkan Regulator, Layanan, dan Bisnis
Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani, menyoroti banyaknya inisiatif lokal yang sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum tercatat secara administratif.
“Banyak masyarakat di tingkat tapak telah melakukan aksi lingkungan seperti menjaga hutan tembawang atau pertanian tanpa bakar, namun belum memiliki pemahaman teknis untuk mendokumentasikannya sesuai standar nasional,” ujar Adi Yani.
Pentingnya Legalitas Kelompok
Adi Yani menegaskan bahwa transformasi aksi lokal menjadi gerakan yang legal dan diakui secara nasional sangat krusial.
Salah satu kendala utama saat ini adalah faktor kelembagaan dan digitalisasi. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan Sistem Registri Nasional (SRN) yang dibangun pemerintah pusat untuk merekam jejak aksi lingkungan mereka.
“Dari kelembagaan diperlukan kelompok masyarakat yang terorganisasi, punya legal standing seperti surat keputusan pembentukan organisasi dari desa atau kelurahan yang memudahkan untuk mengakses pendanaan dan pengakuan administrasi dari pusat,” jelasnya.
Baca Juga: PT Mayawana Persada Wujudkan Laboratorium Kehutanan Generasi Baru Melalui Program Magang Untan
