Anak Cak Nun dan Hotman Paris Masuk DPN, Aroma ‘Privilege’ di Lingkaran Pertahanan Negara?

"Masuknya Noe Letto dan Frank Hutapea ke Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tuai kritik. Kemhan bantah faktor 'bapak', namun publik pertanyakan relevansi keahlian pertahanan."
Masuknya Noe Letto dan Frank Hutapea ke Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tuai kritik. Kemhan bantah faktor 'bapak', namun publik pertanyakan relevansi keahlian pertahanan. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, NASIONAL – Langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) melantik deretan nama populer sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memantik perdebatan publik.

Sorotan tajam tertuju pada sosok Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto (putra budayawan Cak Nun) dan Frank Alexander Hutapea (putra pengacara kondang Hotman Paris) yang kini resmi duduk di kursi penasihat strategis pertahanan.

Masuknya anak-anak tokoh berpengaruh ke dalam lembaga think tank pertahanan yang notabene mengurusi kedaulatan dan keselamatan bangsa memunculkan tanda tanya besar soal meritokrasi.

Publik mempertanyakan urgensi dan relevansi keahlian mereka dalam isu pertahanan militer maupun nirmiliter, dibandingkan dengan para akademisi atau purnawirawan yang telah puluhan tahun menggeluti studi strategis.

Baca Juga: Ikuti Ratas via Vicon, Menhan Sjafrie Bahas Progres Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, buru-buru menepis spekulasi miring tersebut.

Ia menegaskan bahwa rekrutmen ini murni profesional dan tidak ada kaitannya dengan nama besar orang tua mereka.

“Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya,” klaim Rico, Minggu (18/1/2026).

Pemerintah berdalih, Noe Letto dibutuhkan untuk perspektif sosial-budaya dan komunikasi strategis, sementara Frank Hutapea untuk aspek hukum.

DPN sendiri, sesuai Perpres Nomor 202 Tahun 2024, memiliki tugas berat memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden terkait isu geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Namun, narasi “kebutuhan organisasi” ini dinilai belum cukup menjawab keraguan publik.

Penunjukan ini dikhawatirkan hanya menjadi upaya akomodasi politik untuk merangkul basis massa dari tokoh-tokoh besar di belakang para tenaga ahli tersebut, ketimbang pemenuhan kebutuhan teknis pertahanan yang substansial.

Di tengah situasi geopolitik global yang memanas, DPN seharusnya menjadi benteng intelektual yang steril dari kepentingan populis.