5 Fakta Borneo Shinbun, Koran Propaganda Jepang di Kalimantan Barat

"Menelusuri jejak Borneo Shinbun, satu-satunya media massa yang diizinkan terbit di Kalimantan Barat era pendudukan Jepang. Simak fakta sejarahnya di sini."
Menelusuri jejak Borneo Shinbun, satu-satunya media massa yang diizinkan terbit di Kalimantan Barat era pendudukan Jepang. Simak fakta sejarahnya di sini. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, LIFESTYLE – Membahas sejarah pers di Kalimantan Barat tidak akan lengkap tanpa menengok masa kelam pendudukan Jepang (1942–1945).

Pada masa itu, kebebasan informasi dibungkam total, dan satu-satunya suara yang boleh terdengar adalah suara pemerintah militer Jepang.

Di tengah situasi tersebut, muncullah surat kabar bernama Borneo Shinbun.

Koran ini bukan sekadar media penyampai berita, melainkan alat politik yang sangat kuat untuk mengendalikan pola pikir masyarakat Kalimantan.

Baca Juga: 5 Fakta Republik Lanfang, “Negara” Demokratis Pertama di Kalimantan Barat

Berikut adalah 5 fakta menarik tentang keberadaan Borneo Shinbun yang menjadi saksi bisu sejarah di Bumi Khatulistiwa.

1. Menggantikan Pers Belanda dan Tionghoa

Sebelum kedatangan Jepang, Pontianak memiliki kehidupan pers yang cukup dinamis dengan adanya surat kabar berbahasa Belanda dan Tionghoa.

Namun, setelah Jepang mendarat dan menguasai Kalimantan Barat, semua media tersebut dibredel dan dilarang terbit.

Fasilitas percetakan yang disita dari pemilik sebelumnya kemudian diambil alih oleh Borneo Simboen Sya (perusahaan penerbit bentukan Jepang) untuk mencetak Borneo Shinbun.

Ini menjadikan mereka pemegang monopoli informasi tunggal di wilayah tersebut.

2. Terbit dalam Dua Edisi Wilayah

Mengingat luasnya pulau Kalimantan (Borneo), pemerintah pendudukan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang menguasai wilayah ini membagi penerbitan Borneo Shinbun menjadi dua pusat utama.

Pertama adalah edisi Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, serta edisi Pontianak untuk wilayah Kalimantan Barat.

Meskipun namanya sama, konten lokal yang disajikan disesuaikan dengan kondisi demografi dan kebutuhan logistik militer di masing-masing daerah.