“Kadang kita merasa tidak percaya, tapi benar adanya fakta kalau masih ada saudara kita yang tidak ada beras di rumah,” tulis Riche dalam unggahannya yang memantik ribuan simpati warganet.
Ironisnya, saat kondisi Akew yang memprihatinkan ini mencuat ke publik, respon birokrasi justru membentur tembok administrasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus tersebut.
Namun, ia menyebutkan bahwa kendala utama penyaluran bantuan sosial resmi adalah ketiadaan dokumen kependudukan.
Bahrudin menyebut Akew enggan melakukan perekaman data untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebuah selembar kartu plastik yang dalam sistem birokrasi hari ini seolah menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk diakui keberadaannya oleh negara, bahkan saat perutnya kosong.
“Intinya komunikasi, nanti kita koordinasi bagaimana pun caranya ada bantuan sosial,” ujar Bahrudin, menjanjikan koordinasi di saat kondisi Akew sudah di titik nadir.
Pernyataan ini seolah mempertegas fenomena klasik dalam penanganan kemiskinan di daerah: bantuan tersedia, namun seringkali terkunci rapat di balik prosedur administratif yang kaku. S
ementara negara sibuk dengan urusan data dan stakeholder, warga seperti Akew harus bergantung pada uluran tangan relawan dan belas kasih tetangga untuk sekadar menyambung napas hari ini.
Kasus Akew menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial yang seharusnya proaktif menjemput bola, terutama bagi lansia sebatang kara yang tak memiliki akses maupun kemampuan fisik untuk mengurus administrasi kependudukan.
Baca Juga: Geger di Tasikmalaya, Kakek 80 Tahun Digerebek Warga Saat Berbuat Asusila dengan Pria Lansia Lain
(Mira)
