Namun, pendekatan “diplomasi dolar” ini dikritik keras karena dianggap mengabaikan aspirasi politik warga lokal.
AS seolah mengasumsikan bahwa identitas nasional dan kedaulatan dapat dipertukarkan dengan uang tunai instan.
Greenland: Kami Bukan Barang Dagangan
Rencana AS ini langsung memicu reaksi keras dari Nuuk, ibu kota Greenland.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa wilayahnya tidak terbuka untuk negosiasi jual-beli layaknya aset real estat.
“Cukup sudah. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Nielsen, Minggu (4/1/2026).
Pernyataan Nielsen mencerminkan kejenuhan warga Greenland yang terus-menerus dijadikan objek ambisi geopolitik negara adidaya.
Meskipun terdapat sentimen keinginan untuk merdeka penuh dari Denmark, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland tidak berminat menukar ketergantungan mereka dari Kopenhagen ke Washington, apalagi melalui mekanisme yang dianggap merendahkan martabat mereka sebagai entitas politik yang mandiri.
Upaya AS ini dinilai berisiko menjadi bumerang diplomatik, memperburuk hubungan dengan sekutu NATO-nya, Denmark, serta memicu sentimen anti-Amerika di kawasan Arktik yang damai.
Baca Juga: Usai Tangkap Maduro, Trump Panggil Raksasa Minyak AS
(*Mira)
