Faktakalbar.id, NASIONAL – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melontarkan kritik keras terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ahok menilai mekanisme tersebut bukan hanya merampas hak konstitusional rakyat, tetapi juga menyuburkan praktik politik transaksional di kalangan elit.
Dalam sebuah siniar yang ditayangkan Rabu (7/1/2026), Ahok membongkar “borok” lama sistem perwakilan yang pernah ia saksikan secara langsung saat masih aktif berpolitik di tingkat daerah.
Ia menyebut bahwa pemilihan via DPRD sarat dengan jual-beli suara yang menguntungkan oknum anggota dewan secara instan.
Baca Juga: Meme dan Stiker Wajah Pejabat di Era KUHP Baru, Menteri Supratman Tegaskan Batasannya
Kesaksian Politik Uang: “Voting” Seharga Mobil Baru
Ahok membeberkan pengalaman pribadinya saat momentum Pemilihan Gubernur di Bangka Belitung yang kala itu masih menggunakan mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Ia mengungkap adanya aliran dana besar dari calon kepala daerah kepada anggota dewan untuk mengamankan suara.
“Orang yang tadi saya dukung untuk jadi anggota DPRD tiba-tiba bisa telepon saya nanya begini, ‘Eh, lu tahu enggak tuh mobil Daihatsu Feroza itu berapa duit?’,” ujar Ahok menirukan percakapan masa lalu tersebut.
Menurut kesaksian Ahok, anggota DPRD tersebut mengaku baru saja menerima uang tunai sebesar Rp50 juta jumlah yang sangat besar pada masanya hanya untuk memberikan suara dalam pemilihan gubernur.
“Gue baru dapat Rp50 juta nih untuk voting. Jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil,” ungkap Ahok.
Ahok juga menyoroti bagaimana instruksi partai sering kali diabaikan oleh anggota DPRD demi tawaran materi yang lebih menggiurkan.
Ia menyebut partai penguasa bahkan harus “melacak” anggotanya sendiri untuk memastikan loyalitas suara karena rentannya pembelotan akibat politik uang.
Alasan Keluar dari Gerindra Kembali Diungkit
Sikap antipati Ahok terhadap Pilkada tak langsung ini konsisten dengan manuver politiknya pada 2014 silam.
Ahok menegaskan bahwa alasan utamanya hengkang dari Partai Gerindra saat itu adalah karena partai tersebut mendukung revisi UU yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
“Dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Ketika orang memaksakan Pilkada harus kembali ke DPRD, ini kan pertama, mengambil hak rakyat,” tegasnya.
Respons terhadap Wacana Presiden Prabowo
Kritik tajam Ahok ini mencuat di tengah bergulirnya kembali wacana Pilkada via DPRD yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Dalam HUT ke-60 Partai Golkar Desember lalu, Prabowo menyatakan bahwa sistem pemilihan langsung saat ini terlalu mahal dan perlu dievaluasi demi efisiensi anggaran.
Namun, Ahok memiliki pandangan berbeda.
Ia menilai mahalnya biaya politik saat ini bukan disebabkan oleh rakyat, melainkan akibat cengkeraman oligarki yang menjadikan Pilkada sebagai ajang perebutan sumber daya alam daerah, seperti pertambangan dan perkebunan.
“Pilkada ini sebetulnya adalah perebutan sumber daya alam. Jadi pengusaha oligarki yang menguasai sumber daya alam mau untuk kebun, mau untuk tambang, itu biasa yang punya duit mendukung calon kepala daerah,” pungkas Ahok.
Baca Juga: Soroti Pasal Penghinaan hingga Demo, Menteri Hukum Akui 3 Isu KUHP Baru Ini Masih Tuai Pro-Kontra
(*Mira)
