Desakan Koalisi Sipil
Kasus kekerasan terkait tambang emas ilegal ini mendapat sorotan tajam dari Posko Koalisi Sumbar Pulih yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akademisi.
Mereka menilai negara gagal melindungi warga yang mempertahankan ruang hidupnya.
“Korban harus menjadi prioritas perlindungan. Ini bukan sekadar kasus penganiayaan, tapi kejahatan lingkungan yang terorganisir. Jaringan PETI harus dibongkar dan ditagih tanggung jawab hukumnya,” tegas pernyataan resmi Posko Sumbar Pulih, Minggu (4/1).
Koalisi mendesak Kapolri untuk mengaudit kinerja Polda Sumbar karena aktivitas PETI dinilai masih masif.
Baca Juga: Polsek Meliau Temukan Lokasi PETI Kosong di Sungai Kembayau, Peralatan Dimusnahkan
Selain itu, mereka meminta Menteri Dalam Negeri mengevaluasi Gubernur Sumbar dan kepala daerah terkait, karena rapat koordinasi (Forkopimda) selama ini dinilai tidak memberikan dampak nyata di lapangan.
Mereka juga meminta Presiden memerintahkan penghentian permanen seluruh aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat.
(*Red)
