Faktakalbar.id, PADANG – Penanganan bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat kini memasuki babak baru.
Pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengalihkan fokus dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan pasca bencana.
Baca Juga: Percepat Pemulihan Pasca Banjir, BNPB Targetkan Dokumen R3P Sumbar Rampung Januari 2026
Sebanyak 13 kabupaten dan kota yang terdampak parah kini tengah menyusun rencana strategis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wilayah tersebut meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan daerah lainnya.
Proses ini ditandai dengan berakhirnya masa tanggap darurat di tingkat provinsi. Pemerintah kini berkonsentrasi pada percepatan pendataan kerusakan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat.
Namun, BNPB mencatat masih ada tiga wilayah yang memperpanjang status tanggap darurat karena kondisi lapangan yang belum stabil, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Sinergi Pusat dan Daerah
Untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan efektif, BNPB menerjunkan tim guna mendampingi penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di UPT BNPB Padang mulai Sabtu (27/12).
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk duduk bersama menyatukan data.
Sinkronisasi ini penting agar tidak ada tumpang tindih kebijakan saat pembangunan fisik dimulai.
