Eskalasi Pasca-Reformasi
Situasi berubah setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Presiden B.J. Habibie memutuskan menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi, namun langkah ini justru memberi ruang bagi GAM untuk membangun kembali kekuatan dengan merekrut pemuda setempat.
Kekerasan kembali meningkat pada 1999 akibat penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand. Jumlah pasukan keamanan Indonesia di Aceh melonjak pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga mencapai 50.000 personel pada 2002.
Pemerintah melancarkan operasi militer besar-besaran pada 2003-2004 yang berhasil mendesak GAM. Selama periode ini, para pemimpin GAM seperti Hasan di Tiro, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud mengendalikan gerakan dari pengasingan di Stockholm, Swedia. Sementara itu, panglima lapangan Abdullah Syafi’i tewas dalam penyergapan militer pada Januari 2002.
Titik Balik Tsunami dan Perjanjian Helsinki
Bencana alam Tsunami pada 28 Desember 2004 menjadi titik balik sejarah. GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak, dan pemerintah Indonesia membuka akses wilayah Sumatera bagian utara.
Momentum ini membawa kedua pihak ke meja perundingan pada 27 Februari 2005 di Vantaa, Finlandia, dengan mediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.
Negosiasi tersebut membuahkan hasil dengan penandatanganan perjanjian damai secara resmi pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Kepala perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan pemimpin GAM Malik Mahmud menandatangani kesepakatan tersebut.
Poin utama perjanjian meliputi pelucutan senjata GAM, penarikan pasukan non-organik pemerintah, amnesti bagi anggota GAM, pembentukan partai politik lokal, serta pembagian 70 persen pendapatan sumber daya alam untuk Aceh.
Pembubaran Sayap Militer
Sebagai tindak lanjut perjanjian damai, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan pembubaran sayap militernya pada 27 Desember 2005. Proses ini ditandai dengan pemusnahan 840 senjata yang disaksikan oleh pengamat internasional.
Baca Juga: Kibarkan Bendera GAM, Iring-iringan Pengantar Bantuan di Aceh Utara Dibubarkan Aparat
Dalam momen tersebut, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud memberikan pernyataan kepada wartawan.
“Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Sofyan Daud.
Kini, organisasi tersebut telah bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Sang pendiri, Hasan di Tiro, akhirnya kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan.
(*Sari)
