Faktakalbar.id, LIFESTYLE – Sejarah Indonesia mencatat konflik berkepanjangan di ujung barat Sumatera yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok ini menginginkan kemerdekaan wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perang yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005 ini menyisakan sejarah kelam dengan perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 jiwa.
Konflik ini bermula dari akumulasi faktor yang kompleks, mulai dari penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, hingga ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam.
Berikut adalah rekam jejak sejarah Gerakan Aceh Merdeka yang dirangkum secara kronologis.
Baca Juga: Warga Aceh Kibarkan Bendera GAM di Tengah Bencana Banjir
Akar Sejarah dan Deklarasi 1976
Ketegangan di Aceh memiliki akar sejarah sejak masa kolonial Belanda, di mana Aceh menjadi wilayah terakhir yang menyerah setelah perang brutal selama 30 tahun (1873–1903).
Pasca-kemerdekaan, kekecewaan muncul ketika Presiden Soekarno tidak mengizinkan penerapan hukum syariah karena prinsip pemisahan agama dan negara, meskipun sebelumnya Daud Beureueh telah memimpin pemberontakan yang berujung pada pemberian status khusus bagi Aceh.
Namun, motivasi utama pendirian GAM muncul seiring penemuan cadangan gas besar di Lhokseumawe. Hasan di Tiro, mantan Menteri Luar Negeri Darul Islam, mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976 karena menilai pemerintah pusat tidak adil dalam membagi hasil kekayaan alam tersebut.
Pada fase awal ini (GAM I), gerakan tersebut menargetkan operasi industri. Mereka melakukan serangan pertama pada 1977 terhadap insinyur Mobil Oil yang menewaskan seorang insinyur Amerika Serikat.
Pemerintah pusat merespons dengan mengirimkan pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil mendesak GAM. Akibatnya, Hasan di Tiro dan kabinetnya terpaksa mengungsi ke luar negeri pada 1979.
Fase Daerah Operasi Militer (DOM)
GAM memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989 (GAM II). Laporan menyebutkan kelompok ini mendapat dukungan finansial dari Libya dan Iran, serta mengerahkan sekitar 1.000 tentara yang lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya.
Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989. Militer mengunci wilayah Aceh dan menerapkan strategi yang oleh Amnesty International disebut sebagai terapi kejut.
Diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM termasuk pembakaran desa. Di sisi lain, pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM, termasuk eksekusi terhadap informan militer dan perusakan fasilitas sipil.
