Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah di tengah isu pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikannya saat membuka agenda Penguatan Kapasitas Aparatur Negara pada Jabatan Tinggi Pratama di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/12/2025).
Krisantus menilai kebijakan pusat terkait anggaran harus dilihat sebagai tantangan positif agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih agresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kunci utama ada pada sinkronisasi regulasi dan optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA).
“Terkait isu pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD), Wagub memandangnya sebagai tantangan positif sekaligus instruksi implisit dari Presiden agar Pemerintah Daerah lebih mandiri,” tulis laporan kegiatan tersebut.
Legalisasi Tambang Emas Rakyat
Salah satu potensi besar yang disorot Wagub adalah sektor pertambangan.
Ia mengungkapkan terdapat potensi emas seluas 70.600 hektare yang tersebar di kabupaten/kota, namun saat ini masih berstatus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Jika wilayah ini ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan payung hukum jelas, potensi pendapatannya sangat signifikan.
