“Tahun 2025, nilai bantuan meningkat menjadi Rp30 juta per unit. Cakupan tetap 12 kabupaten/kota, dengan total 140 unit pada tahap awal,” jelas Donata.
Menurut Donata, kolaborasi ini memastikan data penerima valid karena berasal langsung dari akar rumput, meminimalkan risiko bantuan salah alamat.
“Pendataan bukan pekerjaan mudah, tetapi dedikasi kader PKK memastikan bantuan tidak salah alamat,” pungkasnya.
(Ra)
