Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya peran strategis organisasi kepemudaan dalam mendukung kemajuan wilayah.
Ia mendorong terciptanya kolaborasi antara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dengan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat hadir sebagai narasumber dalam agenda Study Meeting Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Star Pontianak, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Wagub meminta agar GAMKI tidak sekadar hadir secara seremonial, melainkan mampu memberikan masukan yang kritis dan solutif.
“Saya berharap GAMKI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan secara aktif memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan objektif terhadap kebijakan serta pembangunan daerah,” ujar Krisantus.
Tantangan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Krisantus memaparkan tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki wilayah yang sangat luas, hampir setara dengan gabungan Pulau Jawa, Madura, dan Bali, namun administrasi pemerintahannya hanya terdiri dari satu provinsi dengan 14 kabupaten/kota.
“Wilayah yang luas ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Selain aspek kewilayahan, Wagub juga menyoroti paradoks kekayaan alam. Kalbar dikenal kaya akan mineral, pertambangan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Namun, potensi besar ini dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
“Kalbar memiliki hampir semua jenis sumber daya alam, seperti emas, bauksit, hingga potensi pertanian yang sangat luas. Namun secara jujur saya sampaikan, dampak industrialisasi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar,” tegasnya.
Kawal Kewajiban Sosial Investor
Terkait investasi, Krisantus menekankan pentingnya kepatuhan investor terhadap regulasi Community Development atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia meminta GAMKI ikut mengawal hal ini agar hak masyarakat terpenuhi.
“Undang-undang telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mengembalikan sekitar 2 hingga 2,5 persen dari nilai usaha kepada masyarakat sekitar. Ini masih menjadi tantangan besar dan perlu pengawalan bersama,” ungkapnya.
Ia optimis GAMKI mampu mengambil peran tersebut mengingat organisasi ini diisi oleh generasi muda dengan latar belakang intelektual yang mumpuni.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
