Faktakalbar.id, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ambisi besarnya dalam sektor pangan dengan memerintahkan pembangunan lumbung pangan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa.
Instruksi ini disampaikan di hadapan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025), sebagai respons atas situasi bencana di Sumatera.
Namun, instruksi “sapu jagat” untuk membangun lumbung di setiap desa ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan kesiapan infrastruktur di tingkat akar rumput.
Kebijakan ini dinilai berpotensi menjadi beban administratif dan anggaran baru bagi pemerintah desa yang selama ini sudah kewalahan mengelola Dana Desa.
Baca Juga: Dikepung Banjir Rob, Bantuan Pangan Tembus Wilayah Terisolir di Sukadana
“Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kita akan lakukan itu,” tegas Prabowo.
Meskipun narasi yang dibangun adalah kemandirian dan kesiapsiagaan menghadapi bencana bercermin dari kasus Aceh dan Sumatera Utara realisasi lumbung pangan desa tidak sesederhana mendirikan bangunan fisik.
Tantangan utama terletak pada manajemen stok, rantai pasok, dan pengawasan agar lumbung tersebut tidak mangkrak atau menjadi ladang korupsi baru di level mikro.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten bisa swasembada pangan.
Namun, generalisasi kebijakan ini dikhawatirkan mengabaikan karakteristik pangan lokal, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki pola konsumsi non-beras (sagu/umbi-umbian).
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
