Dalam surat yang ditandatangani oleh Jaksa Madya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Landak tersebut, para pihak juga diminta membawa dokumen kelengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Redaksi memutuskan tidak mencantumkan nomor surat secara lengkap sebagai bagian dari pertimbangan etika jurnalistik dan keamanan sumber.
Namun, substansi dokumen menegaskan bahwa kejaksaan sedang mendalami peran dan tanggung jawab para pihak dalam proyek ini.
Hingga berita ini diturunkan, Fakta Kalbar masih berupaya mengonfirmasi kebenaran surat panggilan tersebut kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Hardian.
Namun, pesan konfirmasi yang dikirimkan redaksi belum mendapatkan tanggapan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada pihak CV Yu Ta Ka untuk memperoleh penjelasan terkait peran, ruang lingkup pekerjaan, serta pelaksanaan proyek yang kini tengah diselidiki. Sayangnya, hingga kini upaya tersebut belum berbalas.
Fakta Kalbar menegaskan pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari upaya konfirmasi dan perimbangan informasi, serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini.
Baca Juga: Ria Norsan Usulkan 3 Proyek Raksasa ke Kementerian PUPR: Jembatan Kapuas 3 hingga Tol Kijing
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
