Padahal, data menunjukkan sudah ada 77 lembaga lokal dan nasional serta 1.960 relawan yang turun ke lapangan.
Namun, surat permohonan ke PBB ini seolah menegaskan bahwa bantuan domestik tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memulihkan Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan wilayah terdampak lainnya.
Gubernur Aceh Mualem sebelumnya menyebut bencana ini sebagai “Tsunami Kedua”, sebuah pernyataan retoris yang menggambarkan skala kerusakan masif.
Namun, ketika retorika itu diikuti dengan proposal bantuan ke luar negeri, hal ini mengindikasikan bahwa Aceh sedang menghadapi krisis sumber daya yang nyata, yang tampaknya gagal ditutup oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.
Langkah pragmatis Aceh ini menjadi preseden yang patut dicermati: ketika daerah tak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada Jakarta, mereka mulai menoleh ke dunia internasional untuk bertahan hidup.
Baca Juga: 19 Hari Terlantar, Bendera Putih di Aceh Tampar Wajah Pemerintah Pusat: “Negara Kemana?”
(*Mira)
