Faktakalbar.id, SILANGIT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Sibolga terus mengintensifkan penanganan darurat pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Fokus utama saat ini adalah pemulihan layanan dasar serta persiapan relokasi hunian bagi warga terdampak.
Bencana yang terjadi akibat curah hujan tinggi pada 23–26 November 2025 lalu menyebabkan meluapnya Sungai Aek Doras dan Aek Parira.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan 80 Unit Hunian Sementara Bagi Pengungsi di Kota Padang
Luapan ini berdampak signifikan pada empat kecamatan, yakni Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota.
Sebagai langkah pemulihan jangka panjang, pemerintah daerah mulai meninjau lokasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).
“BNPB bersama pemerintah daerah memulai peninjauan relokasi hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di lahan Bukit Parambunan pada Minggu (14/12) di Kecamatan Sibolga Selatan, bekerja sama dengan Tim Budha Tzu-Chi dan Menteri Pemukiman, guna memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan layak,” demikian pernyataan resmi BNPB.
Pemulihan Layanan Dasar
Seiring dengan rencana relokasi, pemulihan infrastruktur vital terus dikebut. Aliran listrik dari PLN kini sudah dapat diakses kembali oleh masyarakat.
Distribusi air bersih dari PDAM juga mulai lancar meski kualitas air masih perlu penjernihan, dan jangkauannya terus diperluas. Jaringan telekomunikasi dan internet pun dilaporkan mulai pulih bertahap.
Pemerintah Kota Sibolga juga telah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan.
“Pemerintah Kota Sibolga menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November hingga 9 Desember 2025, dan diperpanjang hingga 24 Desember 2025,” tambah keterangan tersebut.
Update Data Korban dan Kerusakan
Berdasarkan pemutakhiran data terkini, dampak bencana di Kota Sibolga tercatat cukup besar. Sebanyak 54 orang meninggal dunia, 1 orang masih dinyatakan hilang, dan 61 orang mengalami luka-luka (49 rawat jalan, 12 rawat inap).
Kerusakan infrastruktur hunian juga menjadi perhatian serius dalam masa penanganan darurat ini. Tercatat sebanyak 648 rumah mengalami kerusakan dengan rincian:
