“Perbaikan infrastruktur jalan harus dipercepat, dan alat berat menjadi kebutuhan utama. Jika langkah cepat tidak diambil, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau bisa ikut menurun,” ungkap Hendrikus Hengki, Rabu (10/12/2025).
Dampak Pemangkasan Anggaran
Hengki menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak domino ke daerah.
Akibat kebijakan tersebut, banyak program kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) yang terpaksa dibatalkan.
Hal ini secara langsung menyebabkan tertundanya sejumlah rencana perbaikan infrastruktur vital yang seharusnya sudah berjalan.
Menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, Hengki meminta eksekutif untuk lebih optimal dalam menentukan skala prioritas.
“Dengan kondisi anggaran yang kecil, kita harus fokus pada kebutuhan yang paling berdampak, dan infrastruktur jalan adalah kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
700 Km Jalan Belum Mantap
Berdasarkan data yang dimiliki DPRD Sanggau, tantangan infrastruktur di wilayah ini masih cukup besar. Hingga saat ini, tercatat masih terdapat hampir 700 kilometer jalan kabupaten yang belum berstatus mantap.
Baca Juga: Sambut Inisiatif DPRD, Pemkab Sanggau Tanggapi Empat Raperda Tahun 2025
Kondisi tersebut menuntut strategi yang lebih agresif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hengki kembali menekankan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat berat.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui akses jalan yang baik.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
