Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap masyarakat di wilayah hulu yang selama ini banyak dibina oleh Krisantus.
“Pak Krisantus sering turun ke hulu, mendengar aspirasi masyarakat. Bagaimana aspirasi itu mau terakomodir kalau tidak dilibatkan dalam penyusunan APBD? Ini memalukan,” ujar Gusti Amran.
Salah satu isu besar yang memperkeruh hubungan keduanya adalah tuduhan bahwa Krisantus melaporkan dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Ria Norsan.
Menurut Gusti Arman, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar, bahkan mustahil.
“Saya seribu persen tidak percaya. Jauh panggang dari api kalau menuduh Pak Krisantus melaporkan kasus itu. Saya kenal lama dengan dia, tidak mungkin beliau melakukan hal seperti itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang menyeret Ria Norsan sebenarnya merupakan perkara lama yang sudah muncul jauh sebelum pasangan ini terpilih dalam pemilihan gubernur.
“Kasus ini bukan rahasia umum lagi. Sebelum mereka berdua mencalonkan diri, kasus itu sudah mencuat. Sudah ada pemeriksaan, sudah ada yang jadi tersangka. Jadi tidak mungkin diarahkan ke Pak Krisantus,” katanya.
Gusti Arman juga menegaskan bahwa komentarnya tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu kubu.
“Saya tidak memusuhi Pak Ria dan tidak memusuhi Pak Krisantus. Saya hanya menyampaikan kebenaran bahwa tuduhan itu fitnah,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember, ia menilai KPK terlalu lama menggantung status kasus yang menyeret Ria Norsan.
“Kalau memang tersangkut korupsi, tetapkan saja sebagai tersangka. Kalau tidak, umumkan bahwa beliau bersih. Jangan digantung-gantung lama supaya tidak menimbulkan fitnah,” pintanya.
Menurut Gusti Arman, ketidakjelasan penanganan kasus membuat situasi politik di Kalimantan Barat semakin tidak stabil.
Ia mengingatkan bahwa kepastian hukum diperlukan agar nama baik pejabat publik tidak terus diombang-ambingkan oleh isu.
Menanggapi situasi yang semakin meruncing, Gusti Arman mengatakan bahwa para tokoh masyarakat siap mengambil peran untuk meredakan ketegangan.
Ia membuka kemungkinan diadakannya forum dialog, pertemuan, atau musyawarah antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kita bisa mengadakan pertemuan tokoh masyarakat, dialog, atau musyawarah mufakat. Tujuannya agar mereka kembali harmonis, akur seperti dulu, dan bisa menjalankan tugas membangun Kalimantan Barat,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh perselisihan para pejabat tersebut. Ia mencemaskan konflik di tingkat elite dapat menjalar ke masyarakat di tingkat bawah.
“Jangan sampai gara-gara petinggi negeri ini berselisih, masyarakat ikut berselisih. Kita semua warga NKRI, tidak perlu ikut terpecah karena konflik dua orang petinggi,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa perpecahan antarmasyarakat hanya akan menimbulkan kerugian. “Saya imbau masyarakat tidak usah menimbulkan dan terseret konflik. Menang jadi arang, kalah jadi abu,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Gusti Arman menekankan bahwa menjaga kondusivitas daerah adalah tanggung jawab bersama, apalagi di tengah kondisi politik yang dinilainya kian sensitif.
“Marilah kita sama-sama menjaga Kalimantan Barat tetap kondusif. Jangan gara-gara dua petinggi ini berselisih, masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya.
Baca Juga: Wagub Kalbar Marah Besar, Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pelantikan Pejabat Eselon 2
(dhn)
