Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (9/12/2025).
Baca Juga: TKD Kalbar Turun Rp522 M, Sekda Harisson: Imbas Temuan BPKP dan Program Pusat
Rakor ini digelar sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017.
Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan CSR yang terencana, terarah, dan bersinergi dengan program pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Harisson menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi daerah.
Ia mengungkapkan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan.
“Seperti diketahui Dana transfer ke Daerah yakni belanja untuk APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu dikurangi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2026 nanti dikurangi sebesar Rp 522 Miliar,” ungkap Harisson.
Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Namun, Harisson mengakui bahwa efisiensi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengingat belanja pemerintah memiliki pengaruh sekitar 30 persen terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, Sekda menekankan pentingnya peran serta sektor swasta melalui optimalisasi dana CSR.
Ia berharap perusahaan dapat mengisi celah kebutuhan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor vital yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Di satu sisi infrastruktur kita masih hancur, begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain ini kita masih perlu banyak anggaran atau bantuan. Untuk itu kami benar-benar mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan atau yang disebut dengan CSR,” jelasnya.
Harisson meminta agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat dapat menyelaraskan program sosial mereka dengan perencanaan pemerintah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Hal ini bertujuan agar Rakor CSR Kalbar menghasilkan program yang tepat sasaran.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
