Faktakalbar.id, SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang, terus memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah wilayah setempat untuk memastikan ketersediaan air baku bagi petani.
Baca Juga: Atasi Banjir, Bupati Sujiwo Apresiasi Upaya Normalisasi Saluran oleh BWS Kalimantan
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, meninjau langsung progres pengerjaan proyek tersebut di Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, pada Sabtu (6/12).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan upaya menghidupkan kembali lahan pertanian yang sempat mati suri akibat masalah intrusi air laut berjalan lancar.
Tjhai Chui Mie menjelaskan bahwa proyek ini sangat vital bagi keberlangsungan pertanian di kawasan tersebut. Pasalnya, lahan pertanian di lokasi ini sempat tidak produktif dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Pembangunan JIAT ini bersumber dari dana APBN Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kementerian PUPR tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang telah vakum sekitar tiga tahun,” ujar Tjhai Chui Mie.
Selain pembangunan infrastruktur Jaringan Irigasi Air Tanah, pemerintah juga melakukan normalisasi aliran sungai dan perbaikan sistem irigasi di sekitarnya.
Khusus untuk normalisasi sungai di kawasan Jalan Gunung Kaba, pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini tidak hanya untuk irigasi, tetapi juga sebagai mitigasi banjir.
Dengan integrasi infrastruktur ini, pemerintah menargetkan total sekitar 15 hektare lahan dapat kembali produktif digarap oleh petani.
“Semoga ini memberikan manfaat yang besar kepada para petani di sini,” harapnya.
Target dan Kendala Pembangunan
Pemerintah Kota Singkawang sebenarnya merencanakan pembangunan JIAT di 14 titik lokasi. Namun, hingga akhir tahun ini, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 10 titik.
Beberapa kendala teknis menjadi penghambat pencapaian target total, di antaranya lokasi yang tidak memiliki sumber air tanah yang memadai serta keterbatasan waktu pengerjaan.
Meski demikian, pemerintah memastikan program ini akan terus dilanjutkan sebagai prioritas penguatan ketahanan pangan daerah.
