“Selama pemerintah tidak membuka ruang dialog dan tetap memaksakan pembangunan ini, kami akan terus bersuara.”
Akar persoalan aksi berasal dari desakan masyarakat agar pemerintah membatalkan Anggaran Rumah Dinas Rp22 Miliar yang dianggap tidak mendesak. Aliansi memastikan eskalasi aksi akan meningkat jika pemerintah tetap bungkam.
“Kami tidak akan mundur sebelum pemerintah daerah membuka diri, bertanggung jawab, dan membatalkan anggaran yang tidak pro-rakyat tersebut,” tegas Khairul Abror.
Fakta ini semakin menambah sorotan publik, sehari sebelum keberangkatan, putra Bupati Sulung Erlina yang juga anggota DPRD Provinsi Kalbar diperiksa oleh KPK terkait aliran dana dugaan korupsi.
(Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
