Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Ketika gelombang protes di Mempawah memuncak dan warga menuntut kehadiran pemimpinnya, Bupati Erlina justru tidak berada di daerah yang ia pimpin. Diam-diam, ia terbang ke Kuala Lumpur dengan penerbangan kelas bisnis, meninggalkan publik yang sejak sepekan terakhir menunggu penjelasan atas anggaran pembangunan rumah dinas yang dinilai tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan arahan efisiensi dari pemerintah pusat. Kepergian ini memantik kemarahan baru: di saat Mempawah bergolak, bupatinya memilih pergi.
Fakta Kalbar memperoleh informasi penerbangan yang menunjukkan Erlina berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat, (5/12/2025). Dalam dokumen pemesanan dengan nomor 130659XXXX dan kode booking maskapai FX4XXX, Erlina tercatat menggunakan maskapai Garuda Indonesia, kelas bisnis.
Pesawat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 pada pukul 08.30 dan tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA1) pukul 11.50 waktu setempat. Belum ada informasi resmi mengenai agenda Bupati Mempawah Terbang ke negeri jiran tersebut.
Keberangkatan ini memicu kritik keras karena terjadi saat Mempawah dilanda demonstrasi terkait penolakan pembangunan Pendopo atau Rumah Dinas Bupati. Bahkan, pada dua kali gelombang aksi sebelumnya, Bupati tidak pernah hadir menemui massa.
Baca Juga: Anak Gubernur Kalbar yang Juga Anggota DPRD Diperiksa KPK Terkait Korupsi Jalan Mempawah
Ketua Persatuan Mahasiswa Mempawah (PRISMA), Riko Muharandi, mengecam keras sikap Bupati Erlina yang dinilai abai terhadap aspirasi publik.
“Kami sudah dua jilid melakukan demonstrasi dan selalu meminta kehadiran Ibu Erlina. Ini bukan lagi sekadar kelemahan kepemimpinan, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Seorang pemimpin hadir di tengah gejolak, bukan bersembunyi,” ujar Riko.
Ia menambahkan bahwa keberangkatan ke luar negeri di saat demonstrasi berlangsung menunjukkan matinya kepekaan pemerintah daerah.
“Saya mengecam info bahwa hari ini Bupati justru pergi ke luar negeri ketika rakyat menunggu pertanggungjawabannya. Ini pertanda matinya demokrasi, pemimpin yang tidak mau mendengar aspirasi masyarakat dan enggan menemui rakyat ketika mereka menuntut kejelasan penggunaan uang publik,” katanya.
Sebelumnya, pada Aksi Lanjutan Jilid 2 yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu di halaman Kantor DPRD Mempawah, Rabu (3/12/2025), tak satu pun anggota DPRD hadir.
Seluruh wakil rakyat disebut tidak berada di tempat. Sikap DPRD yang kembali “menghilang” dinilai menunjukkan tidak adanya itikad baik.
Sekum PRISMA Mempawah, Khairul Abror, menegaskan gerakan penolakan akan terus berlanjut.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
