Aliansi Mahasiswa Mempawah Tolak Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati, Tuntut Prioritaskan Hak Masyarakat

"Aksi-Mempawah-Rumah-Dinas-Bupati-Pendopo"
Simbol protes keras mahasiswa di depan DPRD Mempawah. Aksi menolak Anggaran Rumah Dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 Miliar. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mempawah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, Selasa, (2/12/2025). Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa atas pengesahan rencana pembangunan yang mereka anggap tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas, yakni alokasi dana sebesar Rp22 Miliar untuk pembangunan rumah dinas atau pendopo bupati.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ini berlangsung tertib. Meskipun sempat terjadi sedikit ketegangan dengan pihak keamanan, situasi dapat dikondusifkan oleh para mahasiswa.

Dalam aksi ini, terpantau ada sekitar 19 hingga 20 ibu-ibu (emak-emak) juga ikut bergabung, menambah suara dukungan dari elemen masyarakat sipil.

Mahasiswa membawa spanduk dan poster yang menyuarakan penolakan tegas terhadap kebijakan anggaran tersebut. Tuntutan utama massa adalah agar dana fantastis itu dialihkan untuk sektor yang lebih krusial bagi masyarakat, seperti:

  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Perbaikan Infrastruktur

Baca Juga: Mahasiswa Mempawah Deklarasikan PRISMA, Wadah Baru untuk Kontribusi Daerah

Mereka menilai bahwa pengesahan Anggaran Rumah Dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 M di tengah kondisi ekonomi yang sulit adalah kebijakan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat. Kebijakan ini juga dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Riko Muharandi, Ketua Persatuan Mahasiswa Mempawah (Prisma), menegaskan bahwa gerakan ini didukung penuh oleh masyarakat.