“Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdal-nya menjadi satu hal yang sangat penting sekali,” tegasnya.
Satgas PKH Turun Tangan
Secara terpisah, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menambahkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Terkait dugaan tambang ilegal yang menjadi penyebab banjir, saat ini tengah ditelusuri oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Kan yang terkait dengan ilegal itu kan ada Satgas PKH. Satgas PKH kan sudah turun ke lapangan dan itu melakukan pemetaan di lapangan. Jadi juga ada kewajiban-kewajiban perusahaan,” ucap Yuliot.
Ia juga memperingatkan sanksi tegas bagi pelanggar.
“Ini untuk kewajiban perusahaan itu, kalau yang bersangkutan tidak memiliki perizinan, ya berarti ini kegiatan yang dilakukan adalah ilegal, itu ada denda yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan,” sambungnya.
Sorotan Walhi: Bencana Ekologis
Sebagai konteks, bencana alam juga melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat sejak 22 November 2025. Data Basarnas hingga Jumat (29/11) mencatat 22 orang meninggal dunia dan 12 lainnya masih dalam pencarian.
Baca Juga: BNPB Kebut Pencarian Korban Hilang, Total 303 Orang Meninggal di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menilai rentetan peristiwa di Pulau Sumatera ini bukan sekadar dampak cuaca ekstrem, melainkan akumulasi krisis ekologis.
“Cuaca ekstrem hanya pemicu. Yang membuat bencana sebesar ini terjadi adalah akumulasi kerusakan ekologis bertahun-tahun,” ujar Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, Tommy Adam.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
