Faktakalbar.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi serius terhadap mekanisme pengelolaan Pokir DPRD (Pokok-Pokok Pikiran) di sejumlah daerah, termasuk di Kota Batu.
Lembaga antirasuah ini mewanti-wanti agar dana aspirasi tersebut tidak dijadikan celah untuk praktik korupsi.
Baca Juga: Modus ‘Jual Beli’ Proyek Pokir Terbongkar, KPK: Aliran Dana ke Anggota Dewan Sudah Jelas
Isu krusial ini mencuat dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Republik Indonesia yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Nurochman, Wakil Wali Kota Heli Suyanto, Ketua DPRD Didik Subiyanto, para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Agenda ini menjadi langkah strategis penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, KPK menekankan urgensi penyelarasan antara Pokir DPRD dengan tahapan penyusunan APBD serta program prioritas daerah.
KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek strategis agar berjalan tepat sasaran.
Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, memberikan peringatan keras agar pengelolaan Pokir DPRD tidak disalahgunakan.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah “kue” yang bisa dibagi-bagi begitu saja.
“Kami mengingatkan agar tidak bermain-main dalam Pokir. Tak ada aturan yang mewajibkan kepala daerah membagi secara rata kepada seluruh anggota dewan,” tegas Wahyudi.
Menanggapi sorotan tajam dari KPK, Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan komitmennya untuk mematuhi aturan main.
Ia menyatakan siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK demi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
