Selain menuntut intervensi Presiden, Masyarakat Sipil Aceh juga menekan Pemerintah Aceh untuk segera merealokasi sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang belum terserap. Dana tersebut diminta dialihkan sepenuhnya untuk penanganan darurat, pemulihan akses jalan, dan jaminan logistik warga.
Mereka juga menuntut pembentukan Pusat Informasi Terpadu satu pintu.
Kesimpangsiuran data korban dan lokasi terdampak saat ini dinilai memperburuk manajemen krisis dan membingungkan relawan yang hendak menyalurkan bantuan.
Pernyataan sikap ini didukung oleh puluhan organisasi kredibel, termasuk Forum LSM Aceh, WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM, Flower Aceh, GeRAK Aceh, dan Kontras Aceh.
Para aktivis menegaskan siap berkolaborasi di lapangan, namun mengingatkan bahwa solidaritas publik tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk lepas tanggung jawab.
Baca Juga: BNPB Kebut Pencarian Korban Hilang, Total 303 Orang Meninggal di Aceh, Sumut, dan Sumbar
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
