“Pokir seharusnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk barter proyek,” tambahnya.
Fakta Kalbar berkomitmen untuk terus menelusuri kejanggalan paket-paket Pokir ini dan tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Prabasa maupun pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi dan akuntabilitas publik.
(dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
“Ada desa yang kepala desanya mengumpulkan pekerja sendiri. Kontraktor cuma jadi nama di dokumen, tanda tangan kontrak lalu selesai,” ujarnya. Berdasarkan data yang diterima redaksi, total dana aspirasi DPRD Kalbar…
Prioritas Infrastruktur Dasar Terabaikan “Padahal kita masih melihat banyak jalan rusak di berbagai daerah. Di media sosial, masyarakat sampai kesusahan membawa orang sakit karena kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Tapi…
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar yang dikonfirmasi Fakta Kalbar mengenai temuan ini melalui pesan WhatsApp pada Selasa (29/10/2025), memilih untuk enggan memberikan tanggapan. Sikap ini menambah…
Baca Juga: KMKS Desak Pemda Sambas Klarifikasi Isu Pokir 28 Persen APBD Di antaranya kasus suap Pokir DPRD Kota Malang (2018), di mana puluhan anggota DPRD terbukti menerima imbalan dari rekanan…
Beberapa lanting diketahui tetap beroperasi dengan dukungan pasokan BBM bersubsidi dari pihak-pihak yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan aparat. “Mereka beroperasi karena merasa aman. Katanya sudah ada yang atur di…
Hal ini membuka dugaan adanya permainan dalam proses seleksi pemenang tender, yang oleh pelaku di lapangan sering disebut sebagai “paket arahan”. Praktik sewa sertifikat ini bukan hanya melanggar etika, tapi…
